Pemuda Muhammadiyah Sulsel Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian, Nilai Berpotensi Hambat Efektivitas Kinerja

MAKASSAR SULSEL - Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian menuai penolakan datang dari Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah yang menilai langkah tersebut kurang tepat dalam konteks efektivitas kerja dan pelayanan publik.

Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Heriwawan, menyampaikan bahwa Polri akan lebih optimal jika tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, posisi tersebut memungkinkan institusi kepolisian bergerak lebih cepat dan responsif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan ada tambahan rantai birokrasi yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Padahal, tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan respons yang sigap dan terukur.

“Jika Polri berada langsung di bawah Presiden, maka kerjanya bakal lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang, ” ujar Heriwawan saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, kebutuhan akan institusi kepolisian yang tangkas dan profesional menjadi semakin penting di tengah dinamika sosial dan pembangunan yang terus berkembang. Polri dinilai sebagai salah satu stakeholder strategis dalam menjaga stabilitas nasional.

Heriwawan juga menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menjadikan proses koordinasi lebih kompleks. Ia khawatir kondisi tersebut justru berdampak pada lambannya respons terhadap persoalan-persoalan mendesak di lapangan.

“Kita butuh Polri yang mampu bergerak cepat. Sementara di kementerian terlalu birokratis sehingga berpotensi lamban, ” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyampaikan penolakannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai struktur yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Heriwawan mengapresiasi sikap Kapolri yang dinilainya rasional dan berlandaskan kepentingan institusi serta masyarakat luas. Ia melihat langkah tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme Polri.

Menurutnya, keberanian Kapolri dalam menyampaikan sikap patut didukung oleh berbagai elemen bangsa. Hal itu dinilai sebagai upaya memperkuat posisi Polri sebagai lembaga yang independen dan fokus pada pelayanan publik.

PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara matang setiap wacana yang menyangkut struktur kelembagaan strategis negara. Stabilitas dan efektivitas kinerja Polri dinilai harus menjadi prioritas utama.

Di akhir pernyataannya, Heriwawan menegaskan bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Ia berharap Polri tetap diberi ruang untuk bekerja secara profesional, cepat, dan responsif demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.( Herman Djide)