Herman Djide: Ketika Anggaran Menyusut, Inovasi dan Gotong Royong Jadi Mesin Pembangunan Daerah

PANGKEP SULSEL - Pembangunan daerah di Indonesia kini memasuki babak baru yang penuh tantangan. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi isu yang tidak dapat dihindari. Banyak daerah harus menyesuaikan diri dengan realitas fiskal yang semakin ketat, sementara tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik dan percepatan pembangunan terus meningkat. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana daerah bisa tetap maju dengan anggaran yang terbatas?

Jawaban pertama ada pada perubahan cara berpikir. Daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pusat. Kemandirian fiskal dan kreativitas dalam mengelola potensi lokal menjadi kunci utama. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Baca juga: Herman Djide: Empat Pilar Membangun Desa dan Menghidupkan Kelurahan

Salah satu langkah strategis adalah melakukan penataan prioritas program. Tidak semua rencana harus diwujudkan sekaligus. Fokus harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Prinsip “lebih sedikit tapi tepat sasaran” menjadi sangat relevan dalam konteks efisiensi anggaran.

Selain itu, kolaborasi menjadi kata kunci baru dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus berani menggandeng sektor swasta, BUMDes, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Kemitraan publik-swasta bukan hanya tentang pendanaan, tetapi juga tentang pertukaran ide, teknologi, dan kapasitas. Banyak keberhasilan daerah justru lahir dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama untuk maju.

Di tengah keterbatasan fiskal, potensi lokal menjadi “tambang emas” yang sering kali belum digarap maksimal. Daerah memiliki sumber daya alam, budaya, dan keterampilan masyarakat yang unik. Misalnya, pengembangan industri berbasis pertanian, perikanan, atau produk kreatif bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang efisien dan berkelanjutan. Kuncinya adalah mengubah sumber daya menjadi nilai tambah ekonomi.

Digitalisasi pemerintahan juga dapat menjadi solusi untuk efisiensi. Penggunaan teknologi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dapat memangkas biaya birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi. Sistem berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah daerah yang berani bertransformasi digital akan mampu bertahan dan bahkan unggul di masa keterbatasan.

Tidak kalah penting, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus utama. Banyak aset daerah yang belum dikelola secara produktif, mulai dari lahan tidur hingga bangunan pemerintah yang tidak termanfaatkan. Dengan manajemen yang tepat, aset-aset ini bisa disulap menjadi sumber pendapatan baru tanpa harus membebani rakyat dengan pajak tambahan.

Namun, pembangunan bukan hanya soal uang dan proyek. Esensi sejatinya adalah tentang manusia dan kebersamaan. Semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa harus kembali dihidupkan dalam konteks pembangunan modern. Program padat karya, pelibatan masyarakat desa, dan inisiatif komunitas bisa menjadi solusi nyata yang murah namun penuh makna.

Di banyak daerah, partisipasi masyarakat justru menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Ketika warga merasa memiliki proyek pembangunan di lingkungannya, mereka akan ikut menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Pembangunan partisipatif juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.

Pembangunan yang berkelanjutan juga harus menjadi arah kebijakan daerah. Proyek yang murah tapi tidak tahan lama justru menjadi beban anggaran di masa depan. Sebaliknya, investasi pada sektor ramah lingkungan, ketahanan pangan, dan energi terbarukan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan keberlanjutan pembangunan.

Dalam menghadapi efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem evaluasi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa diukur manfaatnya. Pembangunan tidak lagi diukur dari banyaknya proyek yang selesai, tetapi dari seberapa besar dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti membangun. Justru dalam kondisi seperti inilah kreativitas, solidaritas, dan inovasi diuji. Daerah yang mampu berpikir di luar kebiasaan, memanfaatkan potensi lokal, serta membangun sinergi lintas sektor, akan tetap tumbuh dan maju. Karena sejatinya, kemajuan daerah tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh besarnya tekad dan semangat warganya untuk berubah dan berdaya.

Pangkep 11 Oktober 2025

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan